QUIZ - Blog Curthat PNS online

Kumpulan latihan soal berdasarkan perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah.

Materi 1 – Ketentuan Umum.
Materi 2 – Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan.
Materi 3 – Pelaku Pengadaan.
Materi 4 – PBJ secara Elektronik
Materi 5 – Perencanaan Pengadaan
Materi 6 – Persiapan Pengadaan
Materi – Pelaksanaan Pengadaan

Latihan Soal Try Out Materi Ujian Sertifikasi Tingkat Dasar berdasarkan perpres 16 tahun 2018. Buka halaman di bawah ini untuk memulai latihan soal ujian try uot pengadaan tingkat dasar berdasarkan perpres nomor 16 tahun 2018

Q #1: Perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari APBN dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) setelah penetapan

Pagu Indikatif Dokumen Anggaran Spesifikasi dan HPS KPA dan PPK

Q #2: Yang tidak termasuk dalam kegiatan dalam Perencanaan pengadaan melalui Penyedia ialah:

penyusunan spesifikasi teknis/KAK penyusunan perkiraan biaya/RAB pemaketan Pengadaan Barang/Jasa konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa penyusunan biaya pendukung invetarisasi barang/jasa dalam katalog elektronik

Q #3: Yang bukan merupakan kegiatan Perencanaan pengadaan melalui Swakelola ialah:

penetapan tipe Swakelola penyusunan spesifikasi teknis/KAK penyusunan perkiraan biaya/ Rencana Anggaran Biaya (RAB) penetapan dokumen swakelola

Q #4: Dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK, perpres no 16 tahun 2018 mengamanatkan untuk:

menggunakan produk dalam negeri dan bersertifikat SNI memaksimalkan penggunaan produk berwarna hijau (green product) menggunakan barang/jasa import agar kualitas terjamin

Q #5: Siapa kepala LKPP RI sekarang

Blessmiyanda

Emin Muhaemin

Agus Prabowo

www.heldi.net

Setyabudhi Arijanta

Dharma Nursani

Q #6: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh K/L/PD yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Benar Salah

Q #7: Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, Tender, Seleksi dan/atau E-purchasing

Benar Salah

Q #8: E-reverse Auction adalah metode penawaran harga secara berulang.

Benar Salah

Q #9: Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan. Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa baik yang sejenis atau berbeda jenis Barang/Jasa nya.

Benar Salah

Q #10: Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak namun dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak dapat di addendum.

Benar Salah

Q #11: Ruang lingkup pemberlakuan Perpres no 16 tahun 2018 meliputi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/PD yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD, termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.

Benar Salah

Q #12: Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya, dapat dilakukan secara terintegrasi.

Benar Salah

Q #13: Pengadaan Barang/Jasa pemerintah sesuai perpres nomor 16 tahun 2018 dapat dilaksanakan dengan cara Swakelola dan/atau Penyedia.

Benar Salah

Q #14: Salah satu tujuan Pengadaan Barang/Jasa ialah untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penawaran Harga dari Penyedia.

Benar Salah

Q #15: konsultan perencana dalam Pekerjaan Konstruksi tidak boleh bertindak sebagai konsultan pengawas untuk Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya, karena hal ini termasuk dalam Pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Benar Salah

Q #16: Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK.

Benar Salah

Q #17: Salah satu tugas Pejabat Pengadaan adalah melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Benar Salah

Q #18: Salah satu tugas pokja pemilihan adalah melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik, baik secara tender atau negosiasi

Benar Salah

Q #19: Pokja Pemilihan minimal beranggotakan 3 (tiga) orang, dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.

Benar Salah

Q #20: PjPHP sebagaimana memiliki tugas memeriksa hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Benar Salah

Q #21: Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.

Benar Salah

Q #22: Swakelola Tipe III ialah Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh K/L/PD penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola

Benar Salah

Q #23: Ketentuan dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK antara lain; menggunakan produk dalam negeri, menggunakan produk bersertifikat SNI dan memaksimalkan penggunaan produk industri hijau.

Benar Salah

Q #24: Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, dilarang menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil.

Benar Salah

Q #25: Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa hanya dapat dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan.

Benar Salah

Q #26: HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung (overhead cost), serta Nilai HPS bersifat tidak terbuka dan bersifat rahasia.

Benar Salah

Q #27: Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), E-purchasing, dan Tender pekerjaan terintegrasi

Benar Salah

Q #28: Uang muka diberikan dengan ketentuan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha non-kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi.

Benar Salah

Q #29: Jaminan Penawaran dan Jaminan Sanggah Banding hanya diberlakukan untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi

Benar Salah

Q #30: Tender merupakan pilihan pertama dalam melakukan proses pemilihan Penyedia

Benar Salah

Q #31: Yang TIDAK TERMASUK Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 ialah Pengadaan Barang/Jasa:

di lingkungan K/L/PD yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD di lingkungan K/L/PD yang menggunakan anggaran belanja dari Swasta yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari hibah dalam negeri yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman luar negeri

Q #32: Pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur dalam perpres nomor 16 tahun 2018 dapat dilakukan dengan cara

Tender dan Seleksi e-tendering, e-seleksi dan e-purchasing swakelola dan penyedia penunjukan atau pengadaan langsung

Q #33: Salah satu tujuan pengadaan ialah

menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia meningkatkan peran pelaku usaha lokal meningkatkan kualitas pengadaan melalui penggunaan produk import berkualitas mendorong pemerataan paket pekerjaan untuk para pelaku usaha

Q #34: Yang TIDAK TERMASUK Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

PA PPK Pejabat Pengadaan Pelaku Usaha

Q #35: Yang berwenang menjawab Sanggah Banding pesertaTender Pekerjaan Konstruksi ialah

Pokja Pemilihan Pejabat Pengadaan KPA PPHP

Q #36: Yang berwenang menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan Tender/ Penunjukan Langsung/ E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) ialah

PA PPK Pokja Pemilihan PPHP

Q #37: PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas

melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan/Penunjukan Langsung; melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menilai kinerja Pokja Pemilihan dan PPHP menetapkan spesifikasi teknis/KAK, menetapkan rancangan kontrak, menetapkan HPS

Q #38: Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap:

bagian dari satu kesatuan konstruksi yang sudah ada komponen dan suku cadang yang bersifat universal sehingga dapat dipenuhi oleh beberapa merek barang/jasa dalam katalog elektronik dan Tender Cepat. barang/jasa yang sulit dideskripsikan dalam kata kata untuk menyusun spesifikasinya

Q #39: Sepanjang produksi dalam negeri tersedia dan tercukupi, maka ….

dapatmenggunakan produk dari luar negeri wajib menggunakan produk bersertifikasi luar negeri tidak perlu menggunakan bersertifikat SNI wajib menggunakan produk dalam negeri

Q #40: Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan berorientasi pada:

keluaran, volume, kemampuan Pelaku Usaha, serta ketersediaan barang/jasa dan anggaran belanja. jenis barang/jasa, bidang/sub bidang pelaku usaha, dan ketersediaan anggaran belanja efektifitas dan efisiensi pengadaan yang akan dilaksanakan jumlah paket dibadingkan dengan jumlah pokja pemilihan yang tersedia

Q #41: Yang tidak termasuk larangan dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, ialah

menyatukan Pengadaan Barang/Jasa yang menurut karakteristik paketnya dapat dilakukan oleh pelaku usaha lokal memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/ Seleksi menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing

Q #42: Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan pada tahap

perencanaan swakelola tipe 1 perencanaan dan persiapan Pengadaan/pemilihan Penyedia finalisasi kontrak pengadaan barang/jasa inventarisasi kebutuhan dan anggaran belanja pengadaan

Q #43: yang bertugas untuk menetapkan perencanaan pengadaan menetapkan dan mengumumkan RUP ialah:

PA PPK Pokja Pemilihan PPHP

Q #44: yang berwenang menetapkan PPK, Pejabat Pengadaan, PjPHP/PPHP, Penyelenggara Swakelola, tim teknis, tim juri/tim ahli ialah:

PA PPK Pokja Pemilihan PPHP

Ini adalah wewenang Pengguna anggaran - lihat pasal 9 P1618

Q #45: Salah satu tugas Pengguna Anggaran adalah

melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200Juta. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan Tender/ Penunjukan Langsung/ E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100 Milyar melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp 200 Juta. memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200 Juta.

Q #46: Yang berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi ialah

Pokja Pemilihan PPHP KPA PPK

Q #47: Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai ……

Pokja Pemilihan PPHP PPK Jabatan Fungsional Pengadaan Pelaku Usaha

Q #48: Salah satu tugas PPK ialah

menetapkan rancangan kontrak menetapkan Pejabat Pengadaan menetapkan Dokumen Pemilihan manjawab sanggah banding

Q #49: Pihak yang menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia ialah

Pokja Pemilihan PA KPA PPHP PPK

Q #50: yang memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa ialah

PA KPA PPK Pokja Pemilihan Pj//PPHP

Q #51: Yang bertugas untuk melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100 Juta ialah

PA KPA PPK Pejabat Pengadaan

Q #52: Pokja Pemilihan beranggotakan minimal berapa orang

3 orang 4 orang 5 orang 7 orang

Q #53: selain PA/KPA, PPK, Pokja Pemilihan, yang dapat melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ialah

Penyedia PPTK Agen Pengadaan APIP

Q #54: Penyelenggara Swakelola terdiri atas

Tim K/L/PD, Tim Ormas, dan Tim Pokmas Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas Tim Daerah dan Tim Pusat Tim Utama dan Tim Sukarelawan Tim Dinas dan Tim Masyarakat

Q #55: Yang bukan merupakan tanggung jawab Penyedia ialah

pelaksanaan Kontrak kualitas barang/jasa ketepatan perhitungan jumlah atau volume ketepatan penagihan termin ketepatan waktu penyerahan ketepatan tempat penyerahan

Q #56: Yang harus diperhatikan dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK ialah:

memaksimalkan penggunaan produk berlabel hijau menggunakan produk berkualitas impor memaksimalkan standar kualitas tinggi dari luar negeri menggunakan produk dalam negeri dan bersertifikat SNI

Q #57: Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap:

barang/jasa untuk layanan purna jual barang/jasa untuk satu sistem yang sudah ada barang/jasa dalam katalog elektronik barang/jasa pada Tender/Seleksi

Q #58: Dalam penyusunan Spesifikasi/KAK, Pemenuhan penggunaan produk dalam negeri dan produk bersertifikat SNI dapat dilakukan dengan ketentuan

Barang/Jasa dari luar negeri tersedia dan tercukupi Barang/Jasa kurang tersedia secara jumlah/volume Barang/Jasa kurang tercukupi secara kualitas Barang/Jasa tersedia dan tercukupi

Q #59: yang bukan merupakan Orientasi dalam Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa ialah:

keluaran atau hasil volume barang/jasa ketersediaan barang/jasa kemampuan Pelaku Usaha keuntungan Penyedia ketersediaan anggaran belanja

? Pasal 21 - P1618Q #60: Yang tidak dapat melakukan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa ialah

PA KPA PPK Pokja Pemilihan

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh PA/ KPA/PPK dan/atau UKPBJ

Q #61: Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dilakukan melalui

SERAP SIRAP SIRUP SERUP

Q #62: apabila terdapat perubahan/revisi paket pengadaan atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), maka RUP dapat

dirubah dan diumumkan kembali diumumkan kembali tanpa perubahan dirubah tanpa penguman ulang tidak perlu dirubah dan tidak perlu diumumkan

Q #63: Ketentuan yang benar terkait HPS ialah

HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya lain lain (others cost) Rincian HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara

Q #64: Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp. 10 Juta, E-purchasing, dan ……………

Tender Cepat Seleksi Konsultan dengan nilai pagu anggaran sd Rp. 50 Juta Tender pekerjaan terkonsolidasi Tender pekerjaan terintegrasi

Q #65: Expire date HPS ialah paling lama …… hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi

14 hari kerja 20 hari kerja 28 hari kerja 30 hari kerja

Q #66: Yang dapat melaksanakan pemilihan penyedia ialah

Hanya Pokja Pemilihan saja PPK dan Pejabat Pengadaan Pokja Pemilihan, PPK dan Pejabat Pengadaan PA/KPA

Q #67: yang termasuk Jenis Kontrak untuk Pengadaan Jasa Konsultansi ialah

Terima Jadi (Turnkey) Harga Satuan Waktu Penugasan Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Q #68: kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia dan berorientasi kepada keluaran, ialah kontrak

Lumsum Harga Satuan Payung Turnkey Gabungan

Q #69: Jenis kontrak yang memiliki ketentuan; volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani dan pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan ialah kontrak

Lumsum Harga Satuan Payung Turnkey Gabungan

Q #70: Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebaiknya digunakan …

Bukti Pembelian Kuitansi SPK Surat Perjanjian Surat Pesanan Kartu Kredit Kasbon

Q #71: untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing atau pembelian melalui toko daring digunakan bentuk kontrak

Surat Pembayaran Surat Cinta Surat Pesanan Surat Perintah Kerja

Q #72: Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam Kontrak, merupakan Kontrak …..

Lumsum Harga Satuan Waktu Penugasan Payung Turn Key

Q #73: Yang bukan merupakan ketentuan terkait pemberian Uang Muka ialah

paling tinggi 30% dari nilai kontrak untuk usaha kecil paling tinggi 20% dari nilai kontrak untuk usaha non-kecil paling tinggi 20% dari nilai kontrak untuk penyedia Jasa Konsultansi paling tinggi 15% dari nilai kontrak untuk Kontrak Tahun Jamak tidak ada jawaban yang sesuai, pilihan jawaban merupakan ketentuan yang benar dalam pemberian uang muka

Q #74: yang tidak memerlukan Jaminan Penawaran, Jaminan Sanggah Banding, Jaminan Pelaksanaan, dan Jaminan Pemeliharaan ialah pengadaan

Barang Pekerjaan Konstruksi Jasa Lainnya Jasa Konsultansi

Q #75: JJaminan Penawaran dan Jaminan Sanggah Banding hanya dipakai untuk pengadaan

Barang Pekerjaan Konstruksi Jasa Lainnya Jasa Kosultansi

Q #76: Jaminan Penawaran hanya dipakai untuk perkerjaan konstruksi dan diberlakukan untuk nilai total HPS paling sedikit di atas

Rp. 5 Milyar Rp. 10 Milyar Rp. 25 Milyar Rp. 100 Milyar

Q #77: Jaminan Sanggah Banding untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, besarnya ialah

1% dari nilai Pagu Anggaran 1% dari nilai Harga Perkiraan Sendiri 3% dari nilai Pagu Anggaran 3% dari nilai Harga Perkiraan Sendiri 5% dari nilai Pagu Anggaran 5% dari nilai Harga Perkiraan Sendiri

Q #78: Ketentuan dan Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan yang tidak sesuai ketentuan ialah:

Sebesar 5% dari nilai total HPS.untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% dari nilai HPS Sebesar 5% dari nilai kontrak, untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% sampai dengan 100% dari nilai HPS, Berlaku untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya Berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi

Q #79: Dalam hal tidak dapat dilakukan e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung dan tender cepat maka metode pemilihan Penyedia dipakai ialah

Tender Lelang Cepat Seleksi Sayembara/Kontes Perlombaan

Q #80: Yang bukan merupakan Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya ialah

Sistem Nilai Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis Biaya Terendah Harga Terendah

Q #81: Metode Pemilihan Penyedia yang paling tepat untuk Jasa Konsultansi di bidang hukum yang meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan serta pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda, ialah

Tender Seleksi e-purchasing pengadaan langsung tender/seleksi cepat penunjukan langsung sayembara

Q #82: pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang mempunyai risiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus, dan/atau sulit mendefinisikan secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan Pengadaan Barang/Jasa, merupakan definisi dari

Pengadaan Barang/Jasa yang terintegrasi Pengadaan Barang/Jasa yang terkonsolidasi Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat kompleks Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat rumit Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat strategis

Q #83: Dalam pelaksanaan swakelola tipe II, III, dan IV, nilai pekerjaan pelaksanaan swakelola dan kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui Penyedia dituangkan dalam

Kontrak dengan Penyedia Kontrak Swakelola Proposal Swakelola HPS Swakelola

? - Q #84: Tahapan Sanggah Banding hanya ada pada pengadaan

Barang Pekerjaan Konstruksi Jasa Konsultansi Jasa Lainnya

Q #85: Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang beberapa Pelaku Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.

Benar Salah

Q #86: Pelaksanaan Pengadaan Langsung tidak dapat dilakukan dengan cara

pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti kuitansi permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga dengan menggunakan SPK permintaan barang/jasa melalui katalog elektronik yang disertai dengan negosiasi harga

Q #87: Pemilihan dapat segera dilaksanakan WALAUPUN RUP BELUM diumumkan

Benar Salah

Q #88: setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 (dua) peserta, maka proses Tender/ Seleksi

dinyatakan gagal diulang kembali dilanjutkan dipending

Q #89: Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan dengan ketentuan

setelah Penyedia menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan untuk penyedia yang meminta pembayaran terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima untuk barang yang harganya sudah diketahui oleh masyarakat umum setelah Penyedia menyampaikan kesanggupan melaksanakan pekerjaan setelah pembayaran dilakukan

Q #90: Pemilihan produk katalog elektronik dilakukan dengan metode

e-purcashing, pengadaan/penunjukan langsung, tender cepat, tender lelang atau seleksi elektronik atau manual (on/off line) tender atau negosiasi

LANJUT