Author: admin

E-purchasing oleh Pejabat Pengadaan atau PPK?

Dalam perpres 1618 (peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa) pasal 12 tentang Pejabat Pengadaan, mengamanatkan bahwa salah satu tugas Pejabat Pengadaan adalah melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Berbeda dengan perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya, pada perpres baru ini yang melaksanakan E-purchasing hanya PPK dan Pejabat Pengadaan, dan Nilainya dibatasi juga untuk pejabat pengadaan hanya sampai 200 juta. Tadi pagi ada yang tanya, terkait sistem e-katalog yang ternyata untuk nilai di atas 200 juta sudah terkunci dan tidak bisa eksekusi oleh Pejabat Pengadaan. “Pa apakah sistem sudah memberlakukan perpres...

Read More

Pernak – Pernik E-Katalog LKPP

Berikut adalah hasil belajar dari paparan Direktur E-katalog LKPP, Pa Emin Muhaimin terkait dengan permasalahan yang sering muncul dalam penggunaan epurchasing. Paparan ini disampaikan pada acara Peningkatan Kapasitas Pemberi Keterangan Ahli PBJ LKPP. Untuk presentasi power pointya dapat di ambil pada link di bawah ini: Presentasi Berikut point point pentingnya: 1. Katalog Daerah menggunakan katalog daerah lain Bisa dilakukan seijin dari daerah yang sudah memiliki katalog Tidak mengganggu layanan dari daerah yang sudah punya katalog (stok) Ongkos Kirim dihitung terpisah Resiko Hukum dan audit terpisah 2. ekatalog yang ticky yaitu obat dan Online Shop Obat sudah dipesan dan sudah...

Read More

Metode Pemilihan Penyedia dalam Perpres 1618

Ada pilosopi mendasar dalam penentuan metode pemilihan penyedia yang diatur dalam peraturan terbaru tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu perpres nomor 16 tahun 2018 (perpres 1618). Hal ini disampaikan dalam penjelasan pa Hardi dalam pembahasan materi pelatihan untuk perpres 1618 terbaru ini. Beliau mengungkapkan bahwa dalam melakukan penentuan metoda pemilihan penyedia, dilakukan dengan urutan sebagai berikut: 1. E-purchasing, lihat di e-katalog apakah sudah ada belum barang/jasa yang dibutuhkan, kalau sudah ada dan cocok spesifikasinya, maka pakai e-katalog. 2. Kalau tidak ada di e-katalog, coba lihat dengan persyaratan Penunjukan Langsung, apakah bisa tidak dilakukan dengan Penunjukan Langsung? 3. Kalau nilainya tidak...

Read More

Bahan Sosialisasi Perpres 16 tahun 2018

Bagi yang memerlukan bahan sosiaslisasi perpres 16 tahun 2018, silahkan dapat di dowanload pada link ini ya: http://www.lkpp.go.id/v3/files/attachments/5_fGUjqEErTTtNVaONdthHbwIqDDVoUJyc.ppt Berikut beritanya dari website www.lkpp.go.id Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah resmi diundangkan 22 Maret 2018 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly. Aturan ini menggantikan Perpres No. 54 Tahun 2010 yang sudah berumur hampir delapan tahun. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Robin Asad Suryo menyampaikan setidaknya ada tiga alasan mengapa aturan tersebut harus diubah. Robin mengatakan, alasan pertama adalah magnitude pengadaan barang/jasa pemerintah yang semakin kompleks dan nilainya semakin membesar setiap tahunnya. Untuk...

Read More

Pentingnya Debriefing dalam Seleksi

Apabila dicari dalam aturan pengadaan barang/jasa pemerintah, tidak akan ditemukan istilah debriefing. Istilah ini ada di dalam proses pengadaan private atau public di beberapa negara yang sudah maju. Apa itu debriefing? Debriefing is the act of informing suppliers, contractors or service providers that were not selected during a particular procurement process, of the reasons why they were not selected. Debriefing can be done orally or in writing. It may be mandatory or at the request of the bidder. The purpose of debriefing is to inform losing bidders of the strengths and weaknesses of their bid or proposal and the...

Read More